Sampai
saat ini perekonomian Indonesia topic masalah kemiskinan, pengangguran dan
kesenjangan penguasaan asset nasional dan ketiga masalah menjadi indikator
bahwa masyarakat banyak belum berperan sebagai subyek dalam pembangunan yaitu memberikan
hak-haknya untuk berpartisipasi dalam pembentukan dan pembagian produksi
nasional
Keterlibatan
masyarakat dalam produksi tidak terlepas dengan keperpihakan Pemerintah dalam
merumuskan dan menjalankan system perekonomian di Indonesia.
Selama
ini Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (UKM) di Indonesia telah terbukti mempunyai
daya tahan dalam menghadapi dan pengaruh krisis ekonomi global dikarenakan system
permodalan yang digunakan adalah kebersamaan dari anggota. Meskipun dalam
perjalannya koperasi dan UKM sulit bangkit karena pengaruh pasar yang sama
sekali tidak berpihak pada rakyat kecil (neoliberal).
Sebagaimana
analisa sederhana kita pemilik toko peracangan beralih profesi menjadi kuli
bangunan karena persaingan dengan Toko Ritel berjaringan, Industri kecil (rumah
tangga), PKL memiliki nasib yang sama karena persaingan produksi dengan
pengusaha besar yang tidak sedikit mereka beralih menjadi TKI.
Peran
Pemerintah dengan scenario menggerakkan ekonomi rakyat ini sangatlah di
nantikan oleh masyarakat, slogan EKONOMI KERAKYATAN tidak hanya slogan tetapi
benar-benar di terapkan dalam perekonomian di Indonesia sehingga kebangkitan
usaha kecil Mikro dan Koperasi terwujud dan apa yang menjadi tujuan Ekonomi
Kerakyatan Seperti :
(1)
terlindunginya rakyat banyak dari persaingan yang tidak seimbang dengan para pemilik modal besar,
(2)
lebih mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak,
(3)
memperkecil kesenjangan antara si Kaya dengan si Miskin, dan
(4) menciptakan
hubungan sinergis antara Pemilik Modal Besar dengan Masyarakat banyak sebagai
mitra kerjanya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar